Petugas Damkar Kota Depok Yang Bongkar Dugaan Korupsi Di Kantornya Akan Lapor Polisi

Tribun Kota,Breaking News.

Sandi, seorang pegawai di Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok, Sandi berusaha membongkar dugaan korupsi di tempatnya bekerja. Dengan berani, ia berpose sambil membawa poster dan segera akan meminta Polisi mengungkap Dugaan Kasus tersebut.Dalam Poster tersebut bertuliskan “Pak Presiden Jokowi Tolong Usut Tindak Pidana Korupsi Dinas Pemadam Kebakaran Depok #StopKorupsiDamkar.” Aksinya itu viral di beberapa media sosial.

Dengan tegas Sandi mengungkapkan, sarana dan prasarana yang diterima petugas Damkar tidak sesuai spesifikasi. Padahal, dalam melaksanakan tugas dirinya dilapangan selalu berhadapan dengan bencana yang rentan resiko tinggi namun sarana dan prasarananya tidak sesuai dengan spesifikasi.

Menurut dia, yang dimaksud peralatan tidak sesuai spesifikasi misalnya selang air. Selang tersebut disebut nilainya jutaan rupiah. “Tapi, hanya beberapa tekanan saja sudah jebol. Untuk pengadaan barang Damkar hampir semua tidak sesuai spek yang kita terima, tapi kita dituntut bekerja 100 persen dan barang-barang yang kita terima itu tidak 100 persen,” ungkapnya seperti dilansir sindonews.

Dia menduga ada penggelapan dana lain. Dia mengaku pernah menandatangani bukti penerimaan uang sebesar 1,8 juta, namun yang diterima hanya separuhnya. “Hanya menerima  850 ribu. Waktu itu dana untuk nyemprot disinfektan. Kemarin-kemarin kita disuruh nyemprot segala macam,” ucapnya.

Menurut Praktisi Hukum Dr.H.Buchari Muslim SE,SH,MH. saat diwawancarai Tribun Kota mengatakan “Menurut saya sekecil apa pun uang yang akan di pergunakan untuk kepentingan rakyat itu harus di pertanggung jawab kan, apa lagi kalau menyalah gunakan wewenang maka harus  di pertanggung jawab secara hukum. Pembelian apapun itu harus sesuai dengan anggaran yang memang di peruntukkan buat kepentingan serta kebutuhan pengadaan dan sesuai speksifikasinya,”Tegas Pria yang Juga menjadi Staf Pengajar di salah satu Universitas di Jawa Barat.

Sandi juga menjelaskan Untuk honor bulanan yang diterima, dia mengaku ada potongan sebesar Rp200 ribu. Honor yang diterima seharusnya Rp3,4 juta. “Honor kita tanda tangan Rp3,4 juta tapi dipotong Rp200 ribu. Katanya untuk BPJS, sedangkan BPJS pemerintah sudah ada anggarannya. Alasan pejabat kan nggak ada anggarannya,” ujar Sandi lagi.Sandi bersama pengacara berencana akan melaporkan dugaan tersebut ke Polisi.(RED).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *